Pengembangan E-Government, Sebuah Analisis Awal

“Kebanyakan dari kita merasa tidak akan pernah mengerjakan hal-hal besar. Padahal kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cara yang besar” (Maren Mouritsen)

Ketegasan pemerintah pusat dengan turunnya Inpres No. 3/2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government menyebabkan setiap pemerintah daerah berlomba-lomba membuat website. Bahkan Rudi Rusdiah, CEO Micronics Internusa, menyebutkan bahwa hingga bulan Juli 2003 tercatat ada sekitar 325 website eGovernment yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan jumlah kabupaten/kota di Indonesia sekitar 438, artinya lebih dari separuh daerah otonom telah memiliki situs, dan bisa dikatakan hampir seluruh propinsi telah memilikinya. Ini belum terhitung situs-situs milik lembaga atau instansi pemerintahan yang berdiri sendiri.

Walaupun secara statistik jumlahnya demikian besar, dan hal itu sangat menggembirakan tentunya, tetapi saya melihat ada sesuatu yang salah dalam penyusunan situs-situs tersebut. Belum melalui wawancara secara mendalam memang, melainkan hanya berdasarkan pengamatan dan dari hasil mengunjungi situs-situs milik pemerintah yang ada. Sebenarnya sudah lama saya ingin membahas masalah E-Government di Indonesia. Tujuannya sebenarnya tidak muluk-muluk. Saya hanya ingin memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi perbaikan kualitas desain suatu situs milik pemerintah. Hanya saja saya merasa kesulitan mengidentifikasi atau tepatnya menjawab pertanyaan “seperti apa sih e Government yang baik itu ?” Disamping bahan-bahan yang saya dapat belum begitu banyak (atau memang terbatas ya…?), saya juga merasa bukan seorang yang ahli dalam desain sebuah situs…..(kalau ngeblog mah gampang ya…?). Tapi dengan berpatokan pada kata bijak diatas, saya akan mulai dengan tulisan sederhana ini…..bahkan untuk memperkuat tekad, sengaja saya bikin katagori tersendiri…

Kata E-Government sendiri sudah lama dan sudah sering kita dengar….bahkan dalam modul-modul Diklat Kepemimpinan pun juga ada…. E-Government berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti: wide area network, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, pertambahan pendapatan dan/atau pengurangan biaya.(Sumber: Situs Web Bank Dunia, Juni 2002)

Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa banyak bahasan tentang e-government masih sekedar wacana….terlalu umum….kurang mendetail….kurang aplikatif….banyak bicara tentang cara pembuatan…desainnya…..softwarenya…. hardwarenya…servernya…. sesuatu yang computer sekali….sehingga kadang saya berfikir…. Sediakan saja anggaran yang cukup….. serahkan pada seorang konsultan yang notabene ahli computer, selesai….. dan jadilah sebuah situs pemerintah daerah….. pekerjaan rampung….proyek selesai….tinggal buat laporan….beres…atasan senang…… Begitu yang sering saya amati dari setiap pekerjaan yang dikerjakan sebuah instansi pemerintah….

Sudah cukupkah seperti itu….?! Kalau kita membaca lagi definisi diatas, termasuk tujuan pembuatan dan sasarannya….tentu saja jawabannya tidak…..Tetapi saya merasa, bentuk-bentuk situs pemerintah yang ada, seakan-akan menjawab…. “Lha mau apa lagi, aku khan sudah ada…sudah cantil, so…selesai khan….” Alasan berikut menjadi bukti mengapa para situs itu berkata seperti itu….

1. Updating Data Yang Seingatnya
Ini kelemahan utama situs milik pemerintah. Pada awal-awal pembentukan, suatu situs pemerintah kelihatan menarik, data yang ditampilkan selalu baru, posting hampir dilakukan setiap hari….tetapi coba Anda buka situs tersebut setahun kemudian….lalu coba teliti jarak posting terakhir…..lalu buka lagi 6 bulan lagi….teliti lagi jarak posting terakhir…..Ya….jaraknya pasti semakin lebar dan lebar lagi…. Kalau blog sih wajar postingannya semakin jarang…karena diurusi oleh satu orang yang ide nulisnya terbatas….tapi di pemerintah daerah khan pasti banyak data, fakta, peristiwa menarik….Jangan-jangan yang ngurusi hanya satu orang lagi…..hi..hi..hi… Menurut Depkominfo, sebuah situs milik pemerintah daerah seharusnya diurusi oleh sebuah Tim Situs, yang mencakup para redaksi, penulis naskah, fotografer, perancang disain, pengembang aplikasi, pengelola jaringan infrastuktur dan server, merupakan sebuah tim maya (virtual) yang terikat pada suatu jadwal kegiatan dan hubungan komunikasi, atau merupakan tim yang mempunyai kedekatan fisik dan homogen, serta mempunyai dedikasi tinggi di dalam pembuatan dan pengembangan situs web pemerintah daerah. Pertanyaannya, sudahkah mereka melakukannya….?!

2. Banyak Menampilkan Tokoh Kepala Daerah
Saya mengamati, berita yang dimuat kebanyakan merupakan kegiatan para Bupati atau Walikota sehingga mirip-mirip album foto…..yang indah untuk dikenang, tetapi miskin informasi yang berguna…..Bukan saya anti dengan hal-hal seremonial seperti itu, tetapi saya hanya ingin agar situs milik pemerintah itu memuat lebih banyak data-data yang ’pantas’ disimpan lama dalam sebuah harddisk dan tidak sekedar data ’numpang lewat’ yang dalam istilah kearsipannya merupakan data yang jadwal retensi arsipnya tidak perlu menunggu satu tahun anggaran…

3. Kurang Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat
Saya amati juga bahwa data-data yang mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat kurang banyak ditampilkan. Data-data seperti prosedur pengurusan KTP, Kartu Keluarga, termasuk tarif dan standar pelayanannya, juga data prosedur pengurusan akte kelahiran, akta tanah, pengurusan pajak, atau perijinan mendirikan bangunan serta data-data lain yang mendukung pelayanan sebaiknya ditampilkan pada sebuah situs pemerintah daerah. Bahkan kalau perlu ditampilkan pula kegiatan proyek-proyek pemerintah yang banyak menyerap tenaga kerja atau lowongan-lowongan pekerjaan kalau perlu dapat ditampilkan juga. Termasuk juga disediakan kolom-kolom yang menampung keluhan masyarakat terhadap pelayanan aparat pemerintah.

4. Belum Memuat Data Yang Dapat Menarik Investor
Saya kira ini sebuah situs pemerintah seharusnya dapat membantu dalam upaya memajukan perekonomian daerah, yakni dengan menyediakan data-data yang diperlukan oleh kalangan industri untuk dapat berinvestasi daerah dimaksud. Tentu saja dengan mengingat era globalisasi maka sebaiknya data-data dimaksud disediakan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Segini dulu tulisan saya, nanti disambung lagi kalau sudah terkumpul data-data tentang indikator penilaian situs pemerintah yang baik, data-data apa saja yang seharusnya ada untuk dapat menarik investor, data yang dapat meningkatkan hubungan antar pemerintah, serta jenis-jenis data yang seharusnya dan tidak seharusnya ditampilkan dalam sebuah situs pemerintah. Harapannya tentu saja adalah agar terbentuk situs pemerintah yang bermanfaat dan tidak hanya sekedar sebagai kebanggaan daerah saja….

7 responses to “Pengembangan E-Government, Sebuah Analisis Awal

  1. ew ariyadi (arie)

    Terima kasih, saya mendapat informasi tentang pengembangan e-gov. Saya bekerja di Bappeda Kota Parepare sulsel, yang sementara ini sedang menyusun masterplan pengembangan e-gov di kota saya, namun saya masih membutuhkan acuan yang cukup untuk itu.

    oleh karena itu pada kesempatan ini, bolehkan saya mendapat info lebih lanjut tentang e-gov.

    terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas bantuan pak lutfi

  2. yaah….sabar….soalnya lagi booming prajab jadi agak jarang nulis….tapi sekali lagi saya disini nantinya hanya konsen di conten bukan di desain…..

  3. Sangat Menarik

    Salam Kenal…

  4. menurut saya e-gov di Indonesia lebih dikarenakan ‘keharusan’ pemerintah untuk membuat website, sehingga dengan keharusan itu, pemerintah hanya sekedar menampilkan tampilan yang ala kadarnya, tanpa memperhatikan informasi yang terkandung di dalam nya, hal ini bisa jadi hanya proyek tahunan pemerintah saja.

  5. Saya sangat setuju dengan tulisan Bapak di atas, apalagi tentang jumlah personal tim website yg diatas kertas bisa 10 orang tapi yg bisa cuma 1 orang saja hehehe (pengalaman pribadi).

    Sebenarnya pak, yang menjadi kebdala kami adalah ‘kekurang pedulian’ atasan. Kami hanya disuruh posting dan posting tanpa ada pengarahan dan support lainnya. Walhasil, seperti itulah jadinya web pemerintahan.

    Bahkan ada kesan pekerja IT itu ga ada kerjaan, cuma utak-atik keyboard jadi kami terkesan ‘KURANG ATAU BAHKAN TIDAK PENTING’.

    Entahlah, semoga saja ke depan mereka yang duduk di struktural bisa memahami dan mendukung program pusat yang menurut saya sih sangat bagus jika saja diimbangi oleh daerah-daerah.

    Terima kasih pak, artikelnya bagus pisan.

  6. Apa sich E-Goverment itu.
    apa hanya bangun web saja atau
    aplikasi2 dibangun dan report dari aplikasi baru dimasukan ke web

  7. thanks pak koreksinya, saya senag kalo bapak nulis lagi masalah egov dan pengembangannya kedepan
    perangkat hukum apasaja yang diperlukan dalam pengelelolaan e-gov dlsb

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s