Salah Kaprah Pemahaman UUD 1945

Ikut Diklat TOT Sosialisasi UUD 1945 mendatangkan beragam pengetahuan baru bagi saya pribadi. Maklum, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan ples keberminatan jauh banget dengan urusan yang begitu-begitu. Beragamnya pengetahuan itu saya ibaratkan seperti diri saya yang berdiri di bawah pohon jambu yang sedang berbuah ranum, merah dan ‘pating nggrandul’ menggiurkan selera. Naa….saat proses diklat itu ibarat datangnya angin ribut yang menerpa tuh pohon…wuuss….wusss… wwwuuuuusss…. hingga sangking kerasnya tuh angin menyebabkan buah jambu yang ranum itu berjatuhan ke tanah. Tentu saja, saya yang di bawah pohon sibuk banget menangkapi si buah jambu yang jatuh. Akan tetapi, karena buah jambu yang jatuh itu terlalu banyak maka….ya….ada yang ketangkep…..ada yang tidak…..

Begitulah yang terjadi selama proses diklat, informasi yang saya terima begitu banyak dan beragam hingga sangking banyaknya……ya….itu tadi ada yang bisa masuk…dan banyak juga yang gak mudheng juga sangking banyaknya. Tapi seperti laiknya buah jambu yang jatuh ke tanah maka demi mendapatkan semua kenikmatan rasa si jambu maka tanpa malu-malu saya akan mengmbili jambu-jambu di tanah….sedikit kotor sih tapi masih lumayan dinikmati….Artinya, saya akan mendapatkan sisa informasi yang belum tertangkap itu dengan memberanikan diri buat mengajarkan materi tersebut (mungkin lewat materi sistem pemerintahan yang ada di prajab)….karena kata orang cara belajar terbaik adalah dengan mengajar….pertanyaan-pertanyaan peserta terkait dengan materi akan semakin memperdalam pengertian saya…..walau mungkin ada beberapa pertanyaan yang tak terjawab, tapi kita gak perlu malu….malah hal itu akan mendorong kita untuk belajar and belajar lagi….

Sementara itu, terkait dengan content materi, ada beberapa hal yang saya tangkap dan ternyata di luar persepsi saya selama ini. Diantaranya adalah….

1. Namanya bukan UUD 1945 yang diamandemen tapi tetep Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah amandemen juga kurang tepat karena amandemen itu hanya sekedar mengganti teks asli atau sekedar menambah teks yang sudah ada. Istilah perubahan Undang-Undang Dasar lebih tepat karena yang terjadi lebih luas dari sekedar amandemen artinya tidak sekedar mengganti yang sudah ada tetapi juga menambah bab baru serta pasal-pasal baru, sekaligus menghilangkan bab atau ayat yang tidak perlu.

2. UUD 1945 hanya mengalami satu kali perubahan bukan 4 kali seperti dikatakan banyak orang. Memang proses perubahan itu terjadi dalam 4 tahap, yakni tahap perubahan pertama sebagai hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999, tahap perubahan kedua sebagai hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, tahap perubahan ketiga sebagai hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tahap perubahan keempat sebagai hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengalami 4 (empat) kali perubahan tetapi 1 (satu) kali perubahan yang berkesinambungan karena hal-hal yang telah diubah diperubahan sebelumnya tidak diubah kembali pada perubahan selanjutnya.

3. Hasil perubahan membuat UUD 1945 saat ini terdiri dari Pembukaan, 21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Lihat tidak ada lagi bentuk penjelasan dalam UUD 1945 karena penjelasan yang ada dalam UUD 1945 yang lama tidak jelas produknya siapa (yang jelas bukanlah produk dari BPUPKI) dan isi penjelasan banyak yang malah bertentangan dengan naskah asli UUD 1945.

4. Bentuk negara indonesia sudah final yaitu negara kesatuan seperti tercantum dalam UUD 1945 pasal ayat 1 ”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik” Dengan demikian polemik bahwa Indonesia sedang menuju ke arah negara Federal itu salah kaprah. Sementara mengenai para kepala daerah yang ‘kebabalasan’dalam menerapkan otonomi daerah, mungkin mereka perlu mencermati UUD 1945 pasal 18 ayat 1 yakni “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang” Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri atas) maksudnya adalah negara kita adalah negara kesatuan yang kedaulatan negara negara berada ditangan pusat.

5. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena hal itu akan mendorong terpusatnya kekuasaan pada satu lembaga. Terpusatnya kekuasaan pada MPR berarti seluruh putusan MPR tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara mana pun, walau tidak sesuai dengan UUD 1945. Hal ini tentu saja berbahaya. Disamping itu, rumusan sebelum perubahan, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, justru telah mereduksi paham kedaulatan rakyat menjadi paham kedaulatan negara. Kedaulatan rakyat pada saat ini langsung dilaksanakan oleh rakyat sendiri melalui pemilu, dengan melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ada (BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK) dengan prinsip checks and balances

6. Sebagai konsekuensi MPR bukan lagi lembaga tertinggi, MPR tidak mengeluarkan Tap MPR lagi. Tap MPR terakhir yang dikeluarkan adalah Tap MPR RI nomor I/MPR/2003 yang berisi status hukum Tap MPR yang telah dikeluarkan. Dan setelah dikeluarkan Undang Undang nomor 10 Tahun 2004 maka tata urutan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi : UUD 1945, UU/Perpu (perhatikan kedudukan perpu yang sama dengan undang undang), PP, Perpres, dan Perda.

7. Jika MPR bersidang sementara yang hadir hanya seluruh anggota DPR saja sementara anggota DPD tidak hadir maka keputusan MPR tetep sah. Hal itu disebabkan jumlah anggota DPR sudah lebh dari 2/3 anggota MPR. Disamping itu, MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD (maksudnya bukan institusinya tapi individu-individunya). Indonesia tidak menganut sistem bikameral sehingga kuorum untuk sidang MPR tidak mengharuskan kehadiran kedua unsur keanggotaan DPR dan DPD

8. Ternyata untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tidak cukup hanya mengantongi 50 % + 1 saja, tetapi juga harus mengantongi minimal 20% suara di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 6A ayat 3. Ketentuan 20% ini dilakukan agar seorang presiden terpilih mendapat dukungan yang merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga merupakan seorang yang menjadi simbol persatuan bangsa. Soalnya kalau hanya 50% + 1, seorang calon presiden yang mengusai suara di Pulau Jawa serta Sumatra sudah mendapatkan lebih dari 60% suara seluruh penduduk Indonesia.

9. Peluang calon independen untuk menjadi presiden hanya dapat terwujud jika calon tersebut diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya, jika murni independen tidak bisa. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas fungsi partai politik dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

10. Presiden mempunyai kepastian masa jabatan yang tetap (fixed term). Artinya presiden tidak dapat mengalami impeachment secara mudah, seperti misal Soekarno yang diberhentikan oleh MPRS, atau juga Soeharto serta Gus Dur yang diberhentikan karena masalah politis. Impeachment dalam hal ini terutama hanya dapat dilakukan jika Presiden melakukan pelanggaran hukum. Disini berlaku paham negara hukum dimana tidak ada pengecualian penerapan hukum bahkan terhadap presiden sekalipun. Secara jelas hal itu dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 7A ”Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden” Proses pemberhentian itu juga tidak mudah karena harus melalui mekanisme seperti digambarkan pada bagan berikut :

11. Pemilihan Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati atau Walikota tidak selalu harus dilakukan melalui pemilihan langsung. Yang penting dilakukan secara demokratis. Itu yang tersurat dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4. Hal itu mengacu pada kenyataan bahwa daerah-daerah seperti Aceh, Maluku dan juga Papua belum siap melaksanakan pemilihan langsung. Belum lagi kenyataan di DIY yang mengangkat Raja Yogya sebagai Gubernur DIY.

12. Kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 setelah mengalami perubahan dilindungi sekaligus dibatasi. Sebagai misal, presiden tidak lagi bebas secara mutlak dalam memberikan grasi, amnesti, abolisidan rehabilitasi dengan tujuan agar Presiden dapat mendapatan masukan dari lembaga yang tepat, dalam rangka Check and Balances. Grasi (Grasi adalah Hak untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. Sebagai contoh yaitu mereka yang pernah mendapat hukuman mati dikurangi menjadi hukuman penjara seumur hidup.) dan Rehabilitasi (Pasal 1 butir 22 KUHAP, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntutatau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.sangat berhubungan dengan aspek hukum maka perlu pertimbangan MA. Sementara Amnesti (Amnesti (dari bahasa Yunani, amnestia) adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif tertinggi, badan legislatif atau badan yudikatif.) dan Abolisi (Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda. Adapun perbedaan antara amnesti dan abolisi itu ialah: a.Dengan pemberian amnesti maka semua akibat terhadap orang-orang yang dimaksud diatas itu dihapuskan; b.Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang itu ditiadakan.) lebih bernuansa politis maka perlu masukan dari DPR.

13. Walaupun presiden berhak memilih dan mengangkat mentri-mentri yang merupakan pembantu presiden, tetapi presiden dalam hal ini tidak memiliki hak untuk membubarkan suatu kementrian tertentu. Itu yang tercantum dalam Pasal 17 ayat 4 yang berbunyi “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam undang-undang” Hal ini tentu saja mengacu pada masa pemerintahan Gus Dur yang membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang ternyata menimbulkan ketegangan yang berlarut-larut, kesulitan menyalurkan PNS, serta kesulitan mengatur tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang yang bersangkutan.
(BERSAMBUNG)

3 responses to “Salah Kaprah Pemahaman UUD 1945

  1. Halo salam kenal, lagi blogie walking neh sambil woro-woro Ada Lumpia 1000 Di Lawang Sewu

  2. apa yang diharapkan oleh bangsa ini? UUD 1945? apanya yang final? final kok diamandemen?…. tanggapan presiden ri tentang finalnya UUD 1945 adalah ketakutan yang berlebihan akan pengaruh ideologi ISLAM… ALLAHU AKBAR.. semoga ALLAH SWT memberikan petunjuk kepada orang2 yang Dia kehendaki…

  3. ayoo para calon independen yg berambisi jadi preseiden mulailah mendekati parpol kalau ingin maju. wahh ini bisa jadi ‘ladang uang’ baru bagi parpol nih. pantesan banyak orang berlomba bikin parpol karena bisa jd ‘pusaran duit’ bagi pengurus2nya heh heh heh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s